Niat Hati Merapikan Pasar, Pemkab Jember Bikin Pedagang Overthinking

NYELATU.COM - Bagi warga Jember, Pasar Tanjung itu ibarat muara kehidupan. Bangunan tua yang berdiri anggun, maksudnya agak lapuk sejak tahun 1973 ini sudah menyaksikan jutaan transaksi, gosip emak-emak, hingga aroma khas pasar tradisional yang tiada tandingnya.

Namun, belakangan ini suasana di pasar jantung kota tersebut mendadak lebih hangat dari biasanya. Bukan karena harga cabai melonjak, melainkan karena rencana proyek revitalisasi bernilai fantastis: Rp250 miliar.

Angka 250 miliar rupiah itu jelas bukan duit receh yang bisa dipakai buat beli cilok sekardus. Pemkab Jember punya mimpi mulia, yakni membongkar total bangunan lama, mengembalikan fungsi jalan yang sering bikin macet, dan menyulap Pasar Tanjung jadi tempat belanja yang lebih modern dan tertata.

Tapi ya, yang namanya rencana manis pemerintah, kadang bikin rakyat kecil bukannya semringah, tapi justru dilanda overthinking dan kecemasan massal.

Dari Sepakat Jadi Sepakat Buat Menolak

Awalnya, cerita ini kelihatan adem ayem. Bulan September lalu, Bupati Jember, Gus Fawait, sempat nemuin pedagang dan bilang kalau semua orang sudah setuju. Rencananya, eksekusi fisik bakal dimulai setelah Idul Fitri.

Namun, namanya juga perasaan manusia, apalagi kalau sudah menyangkut urusan perut, pasti bisa berubah cepat. Seminggu kemudian di Pendopo, pilar kesepakatan itu mulai goyah.

Sebagian pedagang mendadak melambaikan tangan tanda tak setuju. Ada yang bilang cukup direnovasi saja tanpa perlu dibongkar total, ada juga yang terang-terangan menolak.

Mochammad Faizin, Wakabid Politik DPC GMNI Jember yang ikut mengawal isu ini, menyoroti bagaimana dinamika di lapangan berubah menjadi gelombang kekhawatiran akibat ketidakpastian informasi dari pemerintah.

"Gelombang permasalahan tata kelola Pasar Tanjung Jember seakan terhantam ombak dari berbagai sisi. Ketika Pemkab mengklaim telah mengajukan dana Rp250 miliar ke pusat untuk bongkar total, tidak sedikit pedagang yang justru khawatir atas keberlangsungan nasib hidupnya. Pemkab harus segera memberi rincian kepastian, mulai dari lokasi penampungan sementara, kepastian waktu pembangunan, hingga jaminan keamanan barang dagangan," ujar Mochammad Faizin.

Puncaknya, dalam forum sarasehan yang diadakan GMNI Jember di bangunan kosong pasar awal Oktober lalu, curhatan hati alias sambatan para pedagang akhirnya tumpah ruah. Ternyata, sudah ada lebih dari 500 pedagang yang menandatangani petisi penolakan.

"Iya kalau Gus Fawait masih menjabat, kalau enggak nutut dan Bupatinya sudah ganti bagaimana? Kalau pembangunan pasarnya enggak dilanjut gimana? Siapa yang menjamin?" celetuk salah satu pedagang perempuan lantai dua dengan gaya retoris khas emak-emak yang trauma sama janji manis politik.

Kekhawatiran itu sangat masuk akal. Di negeri ini, cerita proyek mangkrak gara-gara ganti rezim pimpinan sudah jadi kisah klasik yang sering kita dengar sambil ngopi.

Relokasi: Ujian Kesabaran dan Isi Dompet

Bagi pedagang kecil maupun pedagang besar yang punya anak buah, dipindah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) itu bukan sekadar angkut-angkut barang. Itu adalah pertaruhan hidup dan modal.

Pindah lapak butuh tenaga, waktu, dan biaya ekstra. Bagi pedagang kain atau barang elektronik/logam, tempat penampungan yang bocor pas hujan atau rawan maling di malam hari adalah mimpi buruk.

Belum lagi kekhawatiran paling mendasar: bagaimana kalau tempat barunya sepi pengunjung dan omset anjlok terjun bebas?

Belum selesai urusan TPS, muncul lagi rasa waswas soal ukuran kios baru setelah pasar berdiri nanti. Jangan sampai kios lama yang muat buat dua karung beras, begitu selesai dibangun malah ukurannya menyusut cuma muat buat selonjoran.

GWS Sosialisasi, Pemkab Jember!

Poin paling krusial dari kisruh ini sebenarnya sederhana, minimnya komunikasi dan sosialisasi yang jelas. Pedagang bukannya alergi sama kemajuan atau enggak mau pasarnya kelihatan bersih dan keren. Mereka cuma butuh kepastian yang konkret, bukan cuma klaim sepihak.

Di mana lokasi penampungan sementaranya? Berapa lama proses pembangunannya? Ada kompensasi buat rugi waktu enggak? Dan yang paling penting, apakah luas kios mereka nanti tetap sama tanpa ada permainan bawah meja?

Kalau komunikasi Pemkab Jember masih irit-irit seperti kuota internet di akhir bulan, jangan kaget kalau perlawanan pedagang makin meluas.

Proyek ratusan miliar seharusnya membawa keberkahan buat warga lokal, bukan malah bikin mereka kena mental sambil menunggu kepastian yang tak kunjung tiba.

 

Editor : Siti Marahmi